Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menginginkan petani yang sudah masuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk menjalin kerja sama atau kemitraan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional. Khususnya manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang menyebut bahwa gagasan teknik replanting atau PSR tersebut menarik untuk segera dieksekusi. Teknik replanting yang dicetuskan oleh PTPN Group dinilai mempunyai prospek positif sebagai leading sektor.
“Sawit ini memang primadonanya di Riau dan Sumatera Utara. Tapi tolong Sumbar jangan dilupakan karena petaninya butuh,” kata Andre dalam keterangannya di media, Selasa (9/7/2024).
Untuk mendorong program PSR, Andre mendorong agar PTPN Group mengakomodir para petani khususnya di Sumbar. Pasalnya, berdasarkan pengamatan dan penerimaan aspirasinya dari petani di daerah Pasaman dan Dharmasraya, banyak sekali sawit-sawit yang sudah tua.
Maka dari itu, Andre mengaku jika pemerintah mendorong program PSR untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat. Adapun program PSR bertujuan guna memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Program PSR yang diluncurkan sejak Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menyentuh 142.078 pekebun sawit rakyat dengan dana yang disalurkan mencapai Rp9,11 triliun dan total arealnya mencapai 326.678 hektare.
Andre pun mengatakan jika pemerintah berharap agar program PSR dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas, khususnya di daerah pemilihannya di Sumbar.
Sumber : wartaekonomi.co.id 09 Juli 2024