Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali menyoroti komplain masyarakat terkait pencatatan meter yang sempat viral di pertengahan tahun 2020. Dirinya menyayangkan digitalisasi layanan PLN yang masih berjalan di tempat, bahkan setelah setahun berlalu.
“Pada Juni 2020 saya menyampaikan keluhan masyarakat terkait bengkaknya tagihan listrik masyarakat ke Menteri BUMN selama WFH, di kesempatan tersebut saya juga sampaikan soal digitalisasi sistem di PLN tetapi sampai saat ini saya belum melihat progres yang signifikan,” jelas Andre dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/1/2021).
Politisi Partai Gerindra ini mengakui adanya upaya dari PLN untuk mengajak masyarakat melaporkan pemakaian listrik mereka dengan mengirimkan foto meter melalui aplikasi. Namun, Andre menilai jika hal ini bukanlah solusi terbaik, sehingga PLN harus mulai mengambil tindakan nyata dengan beralih dari meter terjadwal ke smart meter.
Dengan penggantian meter, menurutnya data yang didapat lebih valid, sehingga keuangan PLN akan membaik karena PLN bisa melakukan blokir dan membuka secara otomatis, serta mengatasi kebocoran listrik, melakukan perencanaan, analisa dan pengambilan keputusan yang tepat.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini berharap jika proses digitalisasi ini berjalan maka kebocoran listrik bisa diminimalisir, sehingga ke depan biaya capex untuk membangun pembangkit dan infrastruktur distribusi akan berkurang.
Adapun hal ini juga mempermudah pengguna listrik prabayar dalam melakukan pembelian dan pengisian token, karena tak perlu repot menekan tombol di meter, cukup melalui aplikasi.
“Transformasi digital akan terwujud jika ada sinergi antar-BUMN, misalnya antara PLN dengan Telkom yang digadang-gadang pemerintah menjadi Digital Hub BUMN,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Andre, PMN (Penyertaan Modal Negara) dan penyaluran subsidi melalui PLN yang berasal dari pemerintah bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Andre mengatakan bahwa digitalisasi di BUMN merupakan keharusan, seperti yang sudah ditunjukkan Pertamina yang bersinergi dengan Telkom dalam melakukan digitalisasi SPBU. Sebab, digitalisasi menghasilkan transparansi, validitas data, serta menawarkan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
“Telkom mendapat sruput fee dengan mendigitalisasi SPBU Pertamina, dan Pertamina mendapat smart teknologi yang advance. Sinergi BUMN antara PLN dan Telkom juga diharapkan segera terwujud, sehingga akhirnya masyarakat diuntungkan, Telkom juga mendapat fee dan PLN bisa lebih transparan,” terangnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini berharap adanya perhatian khusus dari PLN agar digitalisasi ini dapat segera terwujud. Terlebih, mengingat Menteri BUMN RI, Erick Thohir telah memberikan arahan terkait percepatan digitalisasi BUMN pada 2020 lalu.
“Untuk itu, Kami akan meminta PLN menjelaskan secara lengkap tahapan digitalisasi ini dalam kesempatan pertama di Komisi VI DPR RI,” pungkasnya.
(akd/ega)
Sumber : Detik.com · 30 Januari 2021