Merdeka.com – Anggota DPR Komisi VI Andre Rosiade meminta pimpinan dan seluruh anggota DPR untuk mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7, Senin (13/1).
Andre mengaku banyak keluhan masyarakat sampai nasabah di Komisi VI terkait skandal kerugian BUMN Jiwasraya akibat saham gorengan. Andre menilai sudah saatnya DPR membentuk Pansus. Menurutnya, kasus ini lebih besar daripada skandal Bank Century.
“Harapan saya tentu dan harapan seluruh rakyat Indonesia yang menanti rapat paripurna kita hari ini, agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan pansus Jiwasraya bisa dibentuk,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).
Andre mengatakan, Pansus ini bertujuan membongkar skandal Jiwasraya dan pelaku dapat ditangkap. Hingga harapannya uang nasabah bisa dikembalikan.
Politikus Gerindra itu berharap Pansus Jiwasraya nantinya dapat mencegah kasus serupa terjadi.
“Dan kita DPR bisa memberikan evaluasi agar ke depan jangan ada lagi kebobolan seperti kasus Jiwasraya, Asabri dan kasus lainnya,” ucap Andre.
“Besar harapan pimpinan, inilah harapan rakyat saya harap pimpinan dan seluruh anggota DPR bisa mendengarkan jeritan harapan rakyat untuk membentuk pansus Jiwasraya,” pungkasnya.
Andre mengklaim mayoritas anggota komisi yang membidangi BUMN itu mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya. Andre menyebut, sudah ada tujuh fraksi yang mendukung Pansus Jiwasraya.
“Informasi yang saya dapatkan dari pimpinan DPR sudah lima sampai tujuh fraksi yang mendukung Pansus,” ujar Andre kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).
Andre secara formal mendorong agar pimpinan DPR dan fraksi segera rapat untuk membahas pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia menyebut Fraksi Gerindra dan Pimpinan DPR dari Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mendukung Pansus.
Andre menyebut, tidak ada maksud dan tujuan politis dari pembentukan Jiwasraya ini. Pansus itu dibentuk supaya bisa menyeret pelaku ke meja hukum dan uang nasabah dikembalikan. Hingga mencegah kasus serupa terjadi kembali di masa depan.
“Tidak terjadi hal seperti ini yang ditakutkan menteri BUMN dan pemerintah tidak akan terjadi karena memang tidak ada unsur politik dan tidak ada unsur mencari kesalahan. Tujuan pansus ini untuk membantu pemerintah pak Jokowi agar kasus ini bisa selesai kita bisa menghadapi masalah lain,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun menyebut pimpinan DPR bakal menindaklanjuti usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia juga menyebut mayoritas fraksi menginginkan pansus.
“Ya harus kita tindaklanjuti dan kita sikapi mayoritas dari fraksi-fraksi yang sudah berkeinginan bentuk pansus,” ucapnya.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, mengungkapkan Jiwasraya terbukti melakukan penanaman modal di saham-saham berkualitas rendah. Sejumlah saham itu milik BJBR, SMBR, hingga PPRO.
“Saham berkualitas rendah dan mengalami penurunan nilai. BJBR, SMBR, PPRO, dan lain-lain,” tutur Agung dalam pemaparan temuan BPK dan Kejaksaan Agung di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/1).
BJBR ialah kode saham milik PT Bank BJB. Sementara, SMBR ialah kode saham milik perusahaan PT Semen Batu Raja dan PPRO ialah kode saham PT PP Properti, anak usaha BUMN perumahan PT PP.
Saham tersebut dianggap bernilai rendah sehingga merugikan investornya. Ini salah satu yang menjadi alasan mengapa Jiwasraya mengalami gagal bayar.
“Jiwasraya berinvestasi di saham berkualitas rendah dan tidak likuid, sehingga menyebabkan gagal bayar,” tutur Agung. [ray]
Sumber : merdeka.com · 13 Januari 2020