Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melapor ada smelter milik China di Indonesia yang bandel karena tak mematuhi harga patokan mineral (HPM).
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kemarin Selasa (9/2/2021).
“Harga patokan mineral yang sudah dipatok oleh pemerintah, Kementerian ESDM itu tidak diindahkan oleh smelter-smelter yang Pak Menteri sebutkan tadi, yang di Morowali di mana-mana itu, yang smelter dari investor Tiongkok itu,” kata Andre.
Padahal, jelas dia, mereka sudah mendapatkan banyak manfaat dari Indonesia dengan mengeruk sumber daya alam yang ada.
“Nah, saya minta Pak Menteri betul-betul bicara dengan Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, pastikan ini smelter ini membeli nikel nasional dari pengusaha nasional dengan harga sesuai harga patokan mineral. Itu harus ditegakkan,” paparnya.
Penetapan harga patokan minimal tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.
“Untuk smelter ini akan menjadi catatan bagi kami, bahwa harga patokan minimal mineral itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM dan kami juga terlibat dalam penetapan harga minimal tersebut yang masih belum diindahkan oleh para industri khususnya yang tadi disampaikan yang berasal dari China,” ujar Agus.
Dirinya mengatakan akan menindaklanjuti laporan anggota DPR RI tersebut.
“Terima kasih atas masukan ini dan akan segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Formula penentuan HPM sendiri terdiri dari nilai/kadar mineral logam, konstanta atau corektif faktor (CF), Harga Mineral Acuan (HMA) yang diterbitkan Kementerian ESDM tiap bulan, dan biaya treatment cost dan refining charges (TC/RC) dan/atau payable metal.
(toy/ara)
Sumber : Detik.com · 10 Februari 2021