Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mempertanyakan kinerja Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Ia mengungkap bagaimana beberapa persoalan tak kunjung dibenahi Pertamina.
Di daerah pemilihannya Sumatera Barat misalnya, ia menyebutkan bahwa persoalan antrean BBM masih saja terjadi di SPBU. Padahal diketahui bahwa kuota BBM subsidi telah diputuskan ditambah sejak awal November 2025. Dalam hal ini Sumbar mendapatkan penambahan kuota sebesar 15 persen.
“Ini tidak cukup. Mafia BBM masih berkeliaran. Mobil-mobil tua dengan tangki besar tetap bebas mengisi ratusan liter. Petugas SPBU tidak berani menolak,” tegas Andre dalam rapat dengan Pertamina seperti dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis (20/11/2025).
Merujuk laporan Sales Area Manager Pertamina menunjukkan bahwa 3.500 nomor polisi kendaraan di Sumbar telah diblokir karena indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Terkait ini, Andre mendesak Pertamina membentuk Satgas Penegakan Hukum yang melibatkan Kementerian ESDM, Kemendagri, Polri, dan TNI.
Dengan harapan nantinya praktik penimbunan dan pengalihan BBM subsidi untuk industri seperti sawit dan tambang yang merugikan masyarakat akan ditindak tegas. Sebab bagaimanapun BBM subsidi adalah hak dari rakyat.
“Yang menimbun adalah bandit-bandit yang merampas hak itu. Harus ditangkap, bukan hanya sopirnya, tapi juga backing di belakangnya. Presiden sudah bilang, mau jenderal sekalipun, sikat!,” tegas Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR.
Sumber : daulat.co 20 November 2025