Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (PBPK) Sumatera Barat (Sumbar). Andre ingin mengawal langsung percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus memastikan dana pemerintah pusat mengalir dan dirasakan masyarakat.
Andre Rosiade disambut Kepala Balai PBPK Sumbar Maria Doeni Isa beserta jajaran, Selasa (20/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Andre menegaskan peran strategis Balai PBPK sebagai ujung tombak rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan permukiman, fasilitas umum, serta prasarana dasar masyarakat yang terdampak bencana alam dan cuaca ekstrem.
Andre menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan kepada publik agar masyarakat mengetahui secara langsung kerja nyata pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, kehadiran media menjadi bagian penting dalam menyampaikan progres pembangunan dan pemulihan pascabencana di Sumbar.
“Hari ini kita hadir bersama rekan-rekan media agar masyarakat tahu apa saja program yang dikerjakan Balai PBPK, mulai dari pembangunan pasar hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sangat keras untuk membangun kembali Sumatera Barat,” ujar Andre Rosiade didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat dan Sekjen Ikatan Keluarga Minang (IKM) Braditi Moulevey, seperti dalam keterangan yang diterima.
Andre mengungkapkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terus ia kawal agar tidak tersendat. Ia menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum diproyeksikan memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp 527 miliar, ditambah hibah berkisar Rp 400-500 miliar.
Menurut Andre, alokasi anggaran tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Dana pusat ini harus benar-benar sampai ke daerah dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini bentuk kehadiran negara,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Dalam diskusi teknis, Andre Rosiade secara khusus menyoroti persoalan krisis air bersih di Kota Padang yang menjadi keluhan utama warga. Ia mengaku hampir setiap hari menerima aduan masyarakat melalui media sosial terkait layanan PDAM yang terhenti serta sumur bor yang mengering di sejumlah wilayah. Andre menegaskan persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai PBPK Sumbar Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah cepat dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan PDAM. Ia menjelaskan, untuk wilayah yang berada di luar cakupan layanan PDAM akan dibangun sumur bor, sementara wilayah yang masuk layanan PDAM akan ditangani melalui penyambungan jaringan sesuai jalur intake.
“Prinsip kami sederhana, tidak ingin menimbulkan masalah baru. Yang terpenting masyarakat terlayani air bersih,” ujar Maria Doeni.
Maria menambahkan, fokus penanganan saat ini diarahkan pada wilayah terdampak erupsi Gunung Marapi dan bencana lainnya. Balai PBPK Sumbar telah menetapkan sejumlah titik prioritas awal pembangunan sumur bor darurat di Kota Padang, di antaranya Masjid Kuba, Kampung Pinang, Lubuk Kilangan, Rusunawa Lubuk Buaya, Musholla Al-Hikmah Koto Tangah, serta Musholla di Kecamatan Pauh.
Dalam pemaparannya, Maria Doeni juga menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur bidang Cipta Karya di Sumbar mencapai sekitar Rp 5,75 triliun. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi identifikasi kerusakan akibat bencana alam dan cuaca ekstrem di berbagai kabupaten dan kota.
Maria Doeni menjelaskan, kerusakan infrastruktur tersebar di sejumlah sektor vital, dengan dampak terbesar terjadi pada sektor air minum, sanitasi, permukiman, bangunan gedung pemerintahan, serta kebutuhan tanggap darurat. Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan skala prioritas penanganan pascabencana.
Berdasarkan data BPBPK Sumbar, sektor air minum menjadi yang paling terdampak dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 2,48 triliun, meliputi kerusakan Sistem Penyediaan Air Minum reguler, Pamsimas, serta instalasi air minum di wilayah terdampak. Sementara sektor sanitasi membutuhkan anggaran lebih dari Rp 322 miliar untuk penanganan TPA, IPLT, TPST, jaringan sanitasi, dan sarana sanitasi darurat.
Pada sektor permukiman dan penataan kawasan, kebutuhan anggaran tercatat sekitar Rp 1,16 triliun yang difokuskan pada rehabilitasi lingkungan permukiman dan pemulihan prasarana dasar. Adapun sektor bangunan gedung pemerintahan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun untuk merehabilitasi ratusan kantor pelayanan publik agar kembali berfungsi optimal.
Selain itu, dalam fase tanggap darurat, Balai PBPK Sumbar telah menyalurkan berbagai sarana pendukung seperti mobil tangki air, hidran umum, toilet portable, unit IPA mobile, serta distribusi air bersih ke lebih dari 100 lokasi penanganan di sejumlah daerah, termasuk Kota Padang, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, dan Pesisir Selatan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Andre Rosiade mendorong agar jumlah titik penanganan dapat ditambah sesuai aspirasi masyarakat di lapangan. Ia menyebut telah menerima sejumlah usulan tambahan dari tingkat kelurahan dan akan menyampaikannya kepada Wali Kota Padang untuk segera diusulkan secara resmi. Andre menegaskan pengawalan akan terus dilakukan agar kebutuhan warga dapat segera dipenuhi.
Selain persoalan air bersih, penataan kawasan permukiman pascabencana juga menjadi perhatian serius. Maria Doeni Isa menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memastikan hunian berada di lokasi aman dan tidak melanggar ketentuan Daerah Aliran Sungai.
Kawasan seperti Batu Busuk dan Gunung Nago menjadi fokus karena memiliki persoalan drainase dan tata ruang yang berpotensi menimbulkan bencana lanjutan.
Maria Doeni juga mengingatkan adanya batas waktu administratif penanganan darurat hingga Maret 2026. Oleh karena itu, percepatan menjadi kunci agar seluruh kegiatan yang belum terakomodasi dapat segera dimasukkan dan dituntaskan tepat waktu.
Andre Rosiade pun menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan tersebut agar proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadhan demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat Sumatera Barat.
Sumber : news.detik.com 20 Januari 2026