Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mengawal alokasi Rp 1,2 triliun bagi perbaikan 20 ruas jalan strategis di Sumatera Barat pascabencana. Andre mengatakan langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir cepat dan tuntas dalam pemulihan pascabencana.
Pertemuan digelar, Jumat (19/12/2025). Pertemuan ini menegaskan jika kunjungan Prabowo ke Sumbar pascabencana merupakan bagian dari rantai komando kebijakan nasional.
Andre mengatakan usulan perbaikan infrastruktur itu merupakan permintaan resmi Gubernur Sumbar Mahyeldi yang meminta dukungan DPR RI untuk memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana benar-benar masuk dalam prioritas APBN.
Surat yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi bernomor 600.1.1/8422-BMCKTR/BM-2025 tersebut berisi permohonan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Sumbar pascabencana hidrometeorologi. Surat itu tertanggal 18 Desember 2025 dan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta.
“Presiden Prabowo sudah memberi arahan jelas, negara harus hadir, cepat, dan tuntas. Tugas kami di DPR adalah menerjemahkan arahan itu menjadi keputusan anggaran dan eksekusi di kementerian teknis,” kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).
Andre mengatakan total kebutuhan anggaran perbaikan 20 ruas jalan di Sumbar mencapai Rp1.207.500.000.000 dan diusulkan melalui skema dana Rehab-Rekon APBN. Dia mengatakan ruas jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antarwilayah, penopang logistik, serta urat nadi pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
Dalam kesempatan yang sama Dody Hanggodo pun merespons hal tersebut. Dody mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti usulan tersebut.
“Oke, siap. Kita eksekusi,” ujar Dody.
Anggaran perbaikan jalan tersebut dialokasikan untuk 20 ruas strategis di berbagai wilayah Sumbar. Di antaranya, Simpang Koto Mambang-Balingka sebesar Rp 400 miliar, Pasar Baru-Alahan Panjang sebesar Rp 275 miliar, Sasak-Maligi sebesar Rp 110 miliar, Tiku-Sasak sebesar Rp 165 miliar, dan Manggopoh-Padang Luar sebesar Rp 75 miliar.
Kemudian, Panti-Simpang Empat Rp 15 miliar, Bts. Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi Rp 15 miliar, Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi Rp 15 miliar, Matur-Palembayan Rp 20 miliar, Palembayan-Palupuh (Simp. Patai) Rp 15 miliar, Simpang Ganting Payo-Batas Tanah Datar-Sumani Rp 8 miliar, Teluk Bayur-Nipah-Purus Rp 5 miliar, dan Lubuk Basung-Sei Limau Rp 10 miliar.
Selanjutnya Padang Aro-Lubuk Malako sebesar Rp 4 miliar, Ruas Kantor Camat-Berkat Rp 5 miliar, Surantih-Kayu Aro-Langgai Rp 5,5 miliar, Padang Koto Gadang-Palembayan Rp 5 miliar, Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur Rp 25 miliar, Lubuk Sikaping (Simpang Daliak)-Talu (Simpang Ganting) Rp 15 miliar, serta Singkarak-Aripan-Tanjung Balit-Padang Ganting sebesar Rp 10 miliar.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini mengatakan pengawalan anggaran tersebut merupakan bagian dari politik kehadiran negara. Andre menegaskan pembangunan pascabencana tak boleh terhambat birokrasi atau tarik-ulur kewenangan pusat dan daerah.
“Ini bukan soal proyek, ini soal tanggung jawab negara. Presiden Prabowo sudah turun langsung ke daerah, dan kami memastikan kebijakan itu dikunci lewat APBN. Inilah wajah politik nasional yang bekerja: cepat, terukur, dan berdampak langsung ke rakyat,” kata Andre.
Sumber : news.detik.com 20 Desember 2025