JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Kehormatan (MK) Partai Gerindra memanggil kadernya yang juga anggota DPR, Andre Rosiade ke Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta pada Selasa, (11/2/2020). Andre dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas dugaan ketelibatan penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. “Ya tentu sebagai kader partai yang taat, loyal, dan patuh kepada partai dan pimpinan saya datang hari ini menghadiri dan memberikan klarifikasi serta tanggapan terhadap kisruh soal penggerebegan PSK. Jadi saya akan jelaskan ke Mahkamah Partai,” kata Andre.
Bawa bukti 10 rangkap
Andre datang ke Kantor DPP Partai Gerindra sekitar pukul 13.00 WIB. Ia mengaku sudah membawa bukti-bukti untuk memberikan klarifikasi pada Mahkamah Partai.
“Ada 10 rangkap. Lumayan lah tebelnya. Ini bukti-buktinya semua nanti akan saya jelaskan kenapa kami melakukan amal ma’ruf nahi mungkar,” ujarnya.
Usai dimintai klarifikasi MK, Andre tidak banyak bicara. Dia hanya mengaku telah menyampaikan kronologi yang sebenarnya pada MK.
“Saya sudah memberikan keterangan secara sebenar-benarnya memberikan keterangan kronologis secara seutuhnya kepada Mahkamah Kehormatan,” tuturnya. Saat ditanya berapa pertanyaan yang diberikan MK, Andre enggan menjawab. Ia juga tidak mau mengungkapkan bukti apa saja yang diberikannya ke Mahkamah Kehormatan.
“Hampir semua anggota majelis bertanya tadi. Makanya agak lama. Tapi ya alhamdulillah acaranya berjalan dengan baik saya diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi intinya semua yang berkembang di publik, semua isu yang menjadi pertanyaan publik sudah saya jawab,” imbuh Andre.
Anggota Komisi VI DPR ini juga sempat menegaskan dirinya tidak menyalahi aturan apapun terkait dengan keterlibatan penggerebekan PSK di Padang.
Dia mengaku hanya menyalurkan aspirasi masyarakat Padang soal keberadaan PSK saja. “Saya tidak ikhlas kampung saya diazab Allah kalau kemaksiatan merajalela. Masyarakat memilih saya ditugaskan mendengar aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
“Kalau saya diam terhadap aspirasi masyarakat, di mana kampung halaman saya menjadi pusat kemaksiatan yang merajarela prostitusi online merajarela, terkutuk saya sebagai anggota DPR,” sambungnya.
Andre menilai jabatan yang diemban harus dipertanggungjawakan baik di dunia dan akhirat. Maka dari itu, menurutnya, aspirasi masyarakat harus terus ditindaklanjuti.
“Jabatan ini akan ditanyakan nanti di hari akhir. Andre Rosiade anda mendapat laporan dari masyarakat soal kemaksiatan merajarela kenapa Anda diam,” ungkapnya.
Belum ada keputusan
Di tempat yang sama, Ketua MK Partai Gerindra Mutanto Juwono menyampaikan, pihaknya telah meminta penjelasan Andre soal kronologi dan pemberitaan di media massa tentang penggerebekan PSK. “Yang kami dalami adalah kejadian-kejadian yang di sana karena kami sekarang ini agak rancu terhadap masalah-masalah, berita-berita yang berkembang di sana,” kata Mutanto di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Mutanto mengatakan, sampai saat ini MK belum bisa memastikan apakah Andre bersalah atau tidak. Kata dia, MK masih ingin berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim advokasi DPP Partai Gerindra untuk mengeluarkan rekomendasi terkait kasus Andre Rosiade.
“Jadi klarifikasi itu masih akan kita simpulkan, nanti kita kerja sama dalam tim advokasi kita kemudian baru nanti partai,” kata dia. Mutanto menegaskan, MK tidak akan melakukan pemanggilan lanjutan pada Andre, termasuk memanggil pihak lainnya untuk melakukan klarifikasi. “Enggak, kami akan kerja sama-sama, ini kan kami terdiri dari tim advokasi tempat kami ini lengkap,” ucap Mutanto.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPR Andre Rosiade ramai diperbincangkan setelah aksinya terlibat dalam penggerebekan PSK di Padang, Sumatera Barat, pada 26 Januari 2020 jadi sorotan.
Kabar yang beredar, penggerebekan PSK itu merupakan skenario yang sengaja disusun Andre Rosiade. Andre mengunggah aksi penggerebekan itu di akun Instagram miliknya pada 27 Januari 2020.
Dikonfirmasi terpisah, Andre menyatakan membeberkan fakta-fakta terkait penggerebekan tersebut kepada MK Gerindra.
Sumber : kompas.com · 13 Januari 2020