Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar) terkesan lambat lantaran terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, perlu ada dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan lompatan-lompatan pembangunan. Selain itu, kerja sama dan kolaborasi antara anggota DPR RI dengan gubernur dan walikota/bupati juga diperlukan. Sehingga percpatan pembangunan bisa direalisasikan.
“Basamo mangko manjadi (bersama-sama maka akan tercapai). DPR bekerja sama dengan provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar bersama-sama untuk manjuluak anggaran (mendapatkan anggaran) karena APBD provinsi, kabupaten/kota itu terbatas. Salah satu untuk lompatan besar terjadinya percepatan pembangunan di Sumbar kita harus cari anggaran dari pusat. Untuk itu butuh kerja sama bersama,” kata Andre di penutupan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah di Sumbar di Saka Heritage Hotel PT Bukit Asam (PTBA), Kota Sawahlunto, Minggu (7/9/2025).
“Karena yang tahu permasalahan adalah kepala daerahnya. Sedangkan anggota DPR tugasnya memfasilitasi antara pusat dan daerah. Inilah peran kita berkolaborasi bersama-sama supaya Sumbar jauh lebih baik lagi,” lanjutnya.
Andre berharap langkahnya ini juga bisa diikuti oleh anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Sumbar lainnya. Andre mengajak semuanya untuk gotong royong dan berkolaborasi membangun Sumbar.
“Selama ini keluhan dari daerah itu anggaran terbatas. Uang nggak punya permintaan banyak, di mana insfrastruktur kita bermasalah. Untuk itu kita kerja keras sekarang. Saya sebagai anggota DPR yang punya kewenangan, sebagai perwakilan masyarakat Sumbar mencoba untuk memfasilitasi hal-hal seperti ini. Harapan saya ini juga bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman yang lain. Kita kan punya 14 anggota DPR, 4 anggota DPD. Kalau kita semua melakukan hal seperti ini kan positif bagi Sumbar. Kita gotong royong berkolaborasi membangun Sumbar,” ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Seperti diketahui, Andre mengisiniasi terlaksananya rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah di Sumbar. Rakor ini ditujukan untuk menampung masukan dan mendengarkan keluhan sekaligus proposal program-program yang diusulkan di sejumlah kementerian salahsatunya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Saya sebagai anggota DPR RI berkoordinasi dengan pak Gubernur dan pak Wagub, untuk mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Sumbar. Alhamdulilah ada sekitar 16 kepala daerah yang hadir. Kita sudah mendengarkan keluhan dan masukan bahkan proposal program-program yang ada. Khusus untuk Kementerian PU sudah diterima langsung oleh pihak balai seluruh proposal untuk ditindaklanjuti,” terang Andre.
Andre siap membantu kepala daerah bertemu dengan berbagai kementerian untuk mengusulkan berbagai macam program pembangunan di Sumbar.
“Saya sebagai anggota DPR RI yang mewakili Sumbar alias dubesnya Sumbar, siap membantu memfasilitasi bertemu dengan berbagai kementerian yang ada di kabinet Presiden Prabowo subianto. Setiap kabupaten dan kota punya permasalahan yang berbeda. Tadi sudah disepakati yang berurusan dengan Kementerian PU diserahkan hari ini proposalnya. Di luar itu nanti akan bertemu saya lagi untuk kita langsung bertemu menteri terkait,” tutur Andre.
Sementara, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menegaskan Andre Rosiade merupakan anggota DPR RI pertama yang menginisiasi terselenggaranya rakor dengan seluruh kepala daerah di Sumbar. Pemerintah provinsi, katanya akan mendukung secara penuh setiap usulan pembangunan yang telah disampaikan oleh setiap daerah, terutama usulan-usulan yang sesuai dengan renstra dari pemerintah pusat.
“Kita ucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade. Ini yang pertama punya inisiatif yang luar bisa mengumpulkan kepala daerah dengan semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan,” ujar Vasko.
“Alhamdulillah Sumbar sampai hari ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat khususnya dari pak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa pembangunannya lebih baik lagi ke depan,” lanjutnya.
Vasko berharap ke depan pengusulan semua proposal pembangunan itu dapat dilakukan dengan cepat. Dia berharap sudah bisa diusulkan di awal tahun, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan lebih cepat.
“Saya inginkan ke depan yang tadinya pengusulannya mulai bulan Juni, Juli, Agustus yang pengerjaanya bulan September ini saya berharap seluruh kepala daerah itu mulai mengusulkannya di awal tahun biar kita bisa kejar lebih cepat. Biar kita bisa kerja lebih baik lagi ke depan. Usulan tahun depan di awal tahun, nanti biar pekerjaan bisa segera,” tuturnya.
Andre Rosiade menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan untuk proyek pembangunan tahun 2026, proses lelangnya dapat dilakukan segera di akhir 2025. Sehingga nanti Januari proses fisiknya bisa segera dimulai.
“Tujuannya untuk menopang kebijakan pemerintah pusat. Kalau dulu lelangnya bisa di pertengahan tahun, untuk itu Presiden Prabowo ingin untuk kerjaan tahun 2026, di Kementerian PU itu kalua bisa lelangnya di akhir 2025, sehingga Januari pekerjaan bisa dimulai,” terang Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sumber : news.detik.com 7 September 2025