Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya dalam mendukung efisiensi dan transparansi proyek-proyek pembangunan rumah rakyat. Andre pun mendorong pemanfaatan produk bata interlock milik PT Semen Indonesia Group (SIG) yang tahan gempa dan api.
“Produk ini pertama kali dikembangkan oleh Semen Padang di Sumatera Barat untuk rumah tahan gempa pasca bencana 2019. Sudah teruji oleh ITB dan Kementerian PUPR. Selain murah dan cepat, material ini juga tahan gempa dan api. Tapi sampai sekarang produksinya belum maksimal dimanfaatkan,” kata Andre kepada wartawan lewat pesannya, Kamis (17/7/2025).
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR ini menjelaskan SIG telah membangun pabrik Sepablock di berbagai wilayah, seperti Narogong, Batang, Gresik, Makassar, dan sedang dalam proses pembangunan di Samarinda. Ia menyebut pabrik itu telah memproduksi total 5.000 hingga 6.000 rumah per tahun.
Andre menyebut bahwa jika dimanfaatkan secara optimal, produk ini bisa menjadi solusi cepat, efisien, dan tahan bencana bagi program perumahan nasional. “Masalahnya sekarang penjualannya masih retail. Padahal ini cocok untuk program rumah rakyat. Saya minta Dirut SIG yang baru duduk bersama pihak kementerian untuk mengkaji pemanfaatan penuh produk ini untuk rumah MBR,” imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Andre juga menyoroti informasi terkait potensi perbedaan nilai aset sebesar Rp 10 triliun pada laporan keuangan PT PP Properti, anak usaha dari PT PP (Persero).
“Saya menerima informasi bahwa aset PP Properti yang sebelumnya dicatat Rp18 triliun, setelah diaudit kembali nilainya hanya Rp8 triliun. Ada selisih Rp10 triliun yang perlu diklarifikasi. Ini harus ditelusuri,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Andre Rosiade.
Pihak manajemen PP Properti membantah adanya temuan tersebut secara formal, namun Andre menegaskan bahwa temuan ini akan menjadi perhatian serius Komisi VI dan akan didalami lebih lanjut.
“Kalau benar terjadi, ini jelas menjadi beban BUMN. Jangan sampai praktik-praktik penggelembungan nilai aset seperti ini terus terjadi. Tanah dibeli mahal, tidak sesuai nilai pasar, akhirnya tidak bisa dijual. Ini yang membuat BUMN karya bermasalah,” ujarnya.
Andre menyinggung pentingnya peran Danantara sebagai lembaga pengawasan internal BUMN yang dibentuk di era Presiden Prabowo. “Danantara dibentuk untuk memastikan tidak ada lagi fraud, hengki-pengki, dan pengelolaan yang tidak transparan. Termasuk dalam tata kelola aset BUMN karya seperti PT PP,” tutur dia.
Andre Rosiade juga mengingatkan proses konsolidasi dan potensi merger BUMN karya yang sedang dikaji pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi keuangan.
“Dengan adanya rencana penyederhanaan bisnis BUMN karya, termasuk kemungkinan merger, kita tidak ingin ada warisan aset bermasalah. Kita ingin semua tercatat dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara fiskal,” pungkas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sumber : news.detik.com 17 Juli 2025