Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pembebasan lahan menjadi kunci utama pembangunan ruas jalan Tol Padang-Sicincin. Andre tidak ingin keterlambatan proyek tol sebelumnya di Sumatera Barat (Sumbar) terulang karena persoalan lahan.
Hal itu disampaikan Andre saat rapat Pendahuluan Persiapan Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin di kantor Kejati Sumbar, Jalan Raden Saleh, Padang, Kamis (9/4/2026). Rapat digelar bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Muhibuddin dan difasilitasi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU Sumbar Elsa Putra Friandi.
Rapat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Kakanwil ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, serta kepala daerah yang wilayahnya dilalui trase tol. Turut hadir Bupati Padang Pariaman Jon Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi. Kejati juga menghadirkan para kepala kejaksaan negeri di daerah yang dilalui trase tol.
“PR kita hanya satu, pembebasan lahan. Kenapa kita adakan rapat hari ini adalah untuk mengantisipasi ini. Karena di Sumbar masalahnya selalu lahan,” kata Andre.
Andre membandingkan progres pembangunan tol di Sumbar dengan daerah lain. Ia menyebut ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer selesai lebih cepat dibandingkan Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer yang baru rampung beberapa tahun kemudian.
“Akibatnya pemerintah pusat menilai Sumbar tidak menarik lagi untuk dibangunkan tol. Karena itu kita bekerja keras meyakinkan Presiden dan Menteri PU agar Sicincin dilanjutkan ke Bukittinggi,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini berkomitmen kepada Presiden Prabowo agar proyek ini bisa selesai sebelum 2029. Ia meminta seluruh kepala daerah serius membantu percepatan pembebasan lahan.
“Kita hanya punya waktu satu tahun untuk memastikan proses pembebasan lahan ini berjalan. Kita harus buktikan Sumatera Barat mampu menyelesaikan persoalan lahan,” tegasnya.
Andre mengungkap, proyek lanjutan tol Sicincin-Bukittinggi bernilai sekitar Rp25,6 triliun dan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar yang saat ini masih rendah.
“Pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya sekitar 3 persen, bahkan bisa turun ke 2,5 persen. Kita butuh investasi besar masuk ke daerah ini,” katanya.
Sementara, Muhibuddin menegaskan pihaknya siap mengawal penuh proses pembebasan lahan agar berjalan sesuai target. Berdasarkan timeline yang disusun, setelah penetapan lokasi pada September 2026, pembebasan lahan ditargetkan berlangsung hingga Juni 2027 dengan capaian 60 persen pada Januari 2027.
“Kami siap mengawal 24 jam sebagai pengacara negara. Kalau ada hambatan hukum terkait pengadaan tanah, silakan koordinasi dengan kami. Jangan sampai proyek ini terhenti hanya karena persoalan administrasi,” kata Muhibuddin.
Muhibuddin menyampaikan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara yuridis dan sosiologis agar hak masyarakat tetap terlindungi tanpa menghambat kepentingan pembangunan.
Sementara itu, Kakanwil ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi menyebut tahapan pengadaan tanah dimulai dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pada April hingga Juni 2026. Kemudian dilanjutkan penetapan lokasi pada September 2026. Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan sejak awal kepada masyarakat agar tidak muncul konflik di tahap pelaksanaan.
“Jangan sampai ada pihak yang berhak tidak mengetahui lahannya terdampak. Sosialisasi menjadi kunci agar proses berjalan lancar,” ujarnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi. Ia meminta seluruh kepala daerah aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat agar proses pembebasan lahan berjalan tanpa hambatan.
“Kita tidak ingin keterlambatan yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali. Pembebasan lahan adalah kunci utama kelanjutan pembangunan tol ini,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menekankan pembangunan tol menjadi faktor penting dalam mendorong mobilitas barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Selain percepatan pembebasan lahan, rapat juga memaparkan kesiapan teknis proyek oleh Hutama Karya. Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menyampaikan studi kelayakan (FS) telah selesai disusun dan dibahas.
Tracking survei trase di kawasan Suaka Margasatwa Barisan telah dilakukan bersama BKSDA. Saat ini survei trase dan topografi masih berlangsung, termasuk proses perizinan di kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung.
Basic design dan penyusunan ROW plan ditargetkan berlangsung sepanjang 2026 hingga awal 2027. Dokumen lingkungan seperti AMDAL dan Andalalin juga disiapkan pada periode yang sama.
Dalam aspek perizinan kawasan kehutanan, proses yang berjalan meliputi persetujuan kegiatan survei geologi teknis dan kerja sama dengan Ditjen KSDAE pada kawasan suaka margasatwa, serta persetujuan kegiatan survei dan penggunaan kawasan hutan lindung melalui Ditjen Planologi Kehutanan.
Secara keseluruhan, konstruksi ruas Bukittinggi-Padang Panjang ditargetkan selesai pada kuartal I 2029, sementara ruas Padang Panjang-Sicincin direncanakan rampung pada kuartal II 2031. Proyek ini diharapkan menjadi pengungkit utama konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui kelanjutan jaringan Tol Trans Sumatera.
Sumber : news.detik.com 9 April 2026