Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri langsung diskusi publik yang digelar BEM KM Universitas Andalas (Unand). Andre hadir di tengah dinamika kritik yang berkembang terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Diskusi digelar dengan tema ‘Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah’, Kamis (9/4/2026). Andre menyebut kedatangannya ke Kampus Unand bukan sekadar menghadiri forum diskusi, tetapi juga mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
“Saya dulu juga Presiden Mahasiswa. Saya tahu rasanya berjuang di jalan. Tapi kritiklah dengan data dan fakta, jangan hanya dengan narasi tanpa dasar. Diplomasi dan data itu jauh lebih kuat daripada sekadar teriakan,” kata Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre juga meninjau sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan di Unand. Salah satunya pembangunan gedung serbaguna yang didukung dana CSR Pertamina hampir Rp 9 miliar dan ditargetkan selesai 21 Juni 2026.
Andre turut menyampaikan rencana pembangunan jogging track di kawasan lapangan dekat kantor rektor serta percepatan persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa yang nonaktif saat memasuki perguruan tinggi.
“Saya sudah telepon Menteri Pendidikan di depan Pak Rektor. Insyaallah tanggal 26 atau 27 nanti kita bawa perwakilan Unand bertemu langsung untuk mencarikan solusi,” ujarnya.
Selain itu, Andre juga menjawab kritik mahasiswa terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Andre menegaskan program tersebut merupakan intervensi penting untuk menekan angka stunting di Sumatera Barat.
Dia menyebut program MBG memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat karena sebagian besar anggarannya beredar di tingkat lokal.
“Perputaran uang dari MBG di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp10 sampai Rp12 triliun. Sekitar 86 persen dinikmati masyarakat sekitar sekolah dan pelaku UMKM,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre juga menjelaskan upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur Sumatera Barat, termasuk rencana pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi yang ditargetkan mulai Oktober 2026. Dia juga mengungkap upaya mengaktifkan kembali jalur kereta api yang belum optimal akibat keterbatasan standar rel lama.
Adapun Andre menyinggung bantuan advokasi bagi masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan serta percepatan pembangunan 40 unit hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Batang Anai, Padang Pariaman.
“Kita tidak boleh melihat ini sebagai urusan politik. Ini soal kemanusiaan yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Andre mengajak mahasiswa Unand menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan serta tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak utuh. Dia mengatakan pemerintah terbuka dengan kritik berdasarkan data dan fakta.
“Kampus adalah tempat intelektual. Kritiklah dengan data dan fakta. Kami tidak antikritik,” katanya.
Andre meminta mahasiswa tetap kritis tapi harus beradab. Menurutnya menyebut ‘Presiden Pakak’ kurang beretika.
“Semoga ke depan lebih beretika dalam beraktivitas. Karena saat ini kebebasan berpendapat begitu dihargai oleh negara. Presiden Prabowo sangat terbuka dari semua kritik. Prabowo berpihak kepada rakyat, bukan oligarki,” katanya.
Presiden Mahasiswa KM Unand Shabbarin Syakur menegaskan kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan disusun berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan tim BEM.
“Suara yang kami bawa di BEM Unand ini bukan suara hasil karangan di atas meja. Kami punya tim kajian yang turun langsung mendengar keluhan di bawah,” kata Syakur.
Dia menyebut, mahasiswa tidak menolak program MBG, tetapi menilai implementasinya masih perlu evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Kami sepakat stunting harus ditekan. Namun implementasinya masih terkesan terburu-buru dan top-down. Ini yang kami sebut perlu evaluasi total,” ujarnya.
Syakur juga meminta transparansi rantai pasok program MBG agar benar-benar memberi manfaat bagi petani dan pelaku usaha lokal di Sumatera Barat serta menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam program tersebut. Ia juga menegaskan mahasiswa akan mengawal komitmen Andre terkait penyelesaian persoalan KIP mahasiswa yang nonaktif.
“Kami akan kawal janji pertemuan dengan Menteri Pendidikan tanggal 26 atau 27 nanti,” katanya.
Selain itu, Syakur mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak mengabaikan hak masyarakat lokal serta menekankan pentingnya mitigasi bencana jangka panjang di Sumatera Barat.
Panelis diskusi, dosen FISIP Unand dr Indah Adi Putri, menilai program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka stunting di Sumatera Barat.
Namun ia menekankan pentingnya pengawasan standar higienitas makanan serta transparansi penyaluran bantuan sosial, termasuk penyelesaian persoalan administratif KIP mahasiswa agar tidak menghambat akses pendidikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal serta kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha agar lulusan perguruan tinggi mampu menjawab kebutuhan industri.
Senada dengan itu, dosen FISIP Unand dr Malse Yulivestra menyoroti pentingnya keberlanjutan program pemerintah serta memastikan rantai pasok MBG melibatkan petani dan peternak lokal agar dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan kebijakan pembangunan serta kesiapan sosial masyarakat dalam program penanganan pascabencana, termasuk pembangunan hunian sementara di Batang Anai.
Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand dr Hary Efendi Iskandar mengapresiasi kehadiran Andre Rosiade yang memenuhi undangan mahasiswa di tengah dinamika kritik yang berkembang. Menurutnya, kehadiran Andre menunjukkan komitmen aktivisme yang masih kuat serta pentingnya ruang dialog antara mahasiswa dan pembuat kebijakan tetap terjaga.
“Diundang sama adik-adik karena jiwa aktivisnya datang ke sini. Sebenarnya beliau bisa saja tidak merespons, tapi justru hadir berdiskusi bersama mahasiswa. Ini perlu kita apresiasi,” kata Hary.
Ia juga menilai dinamika kritik mahasiswa yang sempat viral merupakan bagian wajar dari tradisi intelektual kampus dan tidak perlu dipertajam secara berlebihan.
“Saya dosen Budaya, dan bahasa pakak ini rasanya biasa. Tapi dinamika diskusi ini sangat baik,” katanya.
Hary bahkan menyebut Andre sebagai salah satu politisi Sumatera Barat yang selama ini konsisten mendorong pembangunan daerah serta terbuka terhadap masukan dari kalangan kampus.
Sumber : news.detik.com 9 April 2026